12/02/2010

Bermimpi Mengembalikan Fungsi Situ Kayu Antap

Situ (danau) Kayu Antap, letaknya berada di Rempoa Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan (Tangsel), beberapa bulan lalu sempat menuai polemik. Situ ini masuk dalam rencana tata ruang Jabodetabek yang disepakati oleh para kepala daerah.

Kesepakatan tersebut dalam rangka mengurangi dan pengendalian bencana banjir. Kemudian untuk mengatasi kekeringan dalam arti krisis air. Dan yang tak kalah penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan mempertahankan aset negara melalui upaya pengembalian fungsi situ di wilayah Jabodetabek.


Para kepala daerah yang saat itu menandatangani kesepakatan rencana tata ruang Jabodetabek tadi antara lain Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso, Gubernur Jawa Barat Danny Setiawan, Gubernur Banten HD Munandar, Bupati Bogor Agus Utara Effendi, Wali Kota Bogor Diani Budiarto, Bupati Tangerang Ismet Iskandar, Wali Kota Tangerang Wahidin Halim, Wali Kota Depok Badrul Kamal, Bupati Bekasi Shaleh Manaf, dan Wali Kota Bekasi Ahkmad Zurfaih.

Seiring berjalannya waktu, kawasan Situ Kayu Antap mendadak diklaim milik perseorangan. Ketika diketahui hal itu, ada sebuah pengembang kepincut atas lahan itu. Pasalnya, lokasi situ sangat strategis. Pro-kontra mulai bergulir.

Menurut informasi dikumpulkan dari sejumlah kalangan yang mengetahui persis rekam jejak lahan situ tersebut, diketahui bahwa awalnya luas lahan situ itu mencapai empat hektare. Nama Kayu Antap sendiri berasal dari logat Betawi antep atau diantepin. Menurut Undang-Undang (UU) Nomor 11/1974 pasal 1 ayat 3 disebutkan lahan situ merupakan aset negara. Situ Kayu Antap sendiri mulai digarap warga sejak 1973.

Dari data yang dikumpulkan diperoleh informasi, ketika itu di bagian timur lahan Situ Kayu Antap digarap oleh warga bernama Maung. Ia meninggal pada 2004 silam. Kemudian di bagian baratnya digarap oleh Rimin yang meninggal pada 2002. Sementara di sebelah selatan digarap oleh Siin dan Juri.

Tiba-tiba pada pertengahan Mei 2006, Yahya Ketua RT 08/02 mendatangi warga yang tinggal di atas lahan situ. Ia menyampaikan sebuah pesan, bahwa Darnelis yang disebut sebagai pemilik lahan ingin mengambil haknya atas lahan situ dengan luas 12,650 M2.

Ada beberapa kejanggalan yang ditemukan. Berdasarkan penjelasan seorang tokoh masyarakat bernama Sakur, muncul lagi nama Tadjudin sebagai orang pertama yang mengantongi sertifikat lahan situ. Ironisnya, menurut pengakuan Sakur, Tadjudin tidak mengetahui namanya ada pada sertifikat. Usut punya usut, Tadjudin ternyata bukanlah pemilik tanah. Selama ini beredar informasi, bahwa Darnelis membeli lahan dari Tadjudin.

Menurut pengakuan Tadjudin, dirinya dipaksa tandatangan oleh seorang polisi berpangkat Kolonel dan seorang pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN). Kedua orang ini dikabarkan sudah meninggal dunia.

Proses pembuatan Akta Jual Beli (AJB) antara Tadjudin dan Darnelis yang masih buram kebenarannya itu berlangsung pada 1993. AJB tersebut bernomor 119/04/Ciputat/JB/1993 dengan nilai pembelian Rp 189,750 juta. Dalam AJB Tadjudin sebagai pihak pertama dan Darnelis sebagai pihak kedua.

Tadjudin kabarnya sekarang tinggal di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Tadjudin dulunya dikenal oleh warga sekitar situ, adalah seorang jawara.

Pengembang yang tertarik itu adalah Beranda Minimalis Town House (BMTH) yang membeli dari Darnelis. Dalam perencanaan, BMTH akan membangun tahap kedua untuk penyediaan rumah. Lokasinya berada di sebelah timur lahan Situ Kayu Antap.

Kemudian lagi, keluar Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Barat yang menguatkan kepemilikan itu. Sedangkan menurut aturan yang ada, SK Gubernur hanya bisa dikeluarkan untuk lahan di atas dua hektare. Dibawah dua hektare, masih menjadi kewenangan bupati/wali kota.

Sekadar diketahui, setidaknya ada 40 kepala keluarga (KK) yang menempati lahan Situ Kayu Antap. Dugaan sementara, jika benar Tadjudin sendiri merasa tidak memiliki lahan itu, maka ia adalah korban konspirasi para pihak yang punya kepentingan ekonomi terhadap lahan Situ Kayu Antap. Jika benar demikian, maka sertifikat yang dimiliki BMTH diduga fiktif.

Bagaimana pengakuan BMTH sendiri? Dalam sebuah kesempatan temu wartawan, pihak manajemen BMTH langsung membantah tuduhan atas kepemilikan sertifikat fiktif. Pengembang dengan bisnis perumahan terbatas ini sangat menyayangkan tuduhan itu.

Juru bicara BMTH Tonison Ginting mengakui bahwa pihaknya secara resmi membeli lahan bersertifikat hak milik nomor 479 dengan gambar situasi nomor 1481/1974 seluas 12,650 M2 atas nama Darnelis. Dasar hukum lainnya adalah SK Gubernur Jawa Barat nomor 1429/Dit.Pht/HM/1973 tertanggal 1 Desember, AJB nomor 119/04/Ciputat/JB/1993 tanggal 9 November. AJB inilah oleh pihak BMTH sebagai alat bukti penjualan antara Tadjudin dengan Darnelis.

Ada lagi AJB nomor 737/2008 tanggal 20 November. AJB ini beralih ke PT Hana Kreasi Persada (HKP). “Saya bingung kasus ini katanya dilaporkan ke Kejati (Kejaksaan Tinggi) Banten. Kami sendiri sudah menjelaskan kepada Pemkot Tangsel,” papar Tonison. Atas dasar itulah, BMTH menegaskan bahwa tanah tersebut sah secara hukum. Bukan lagi menjadi aset negara.

Kemudian tanah yang dimaksudkan peruntukkannya bukanlah situ dan bukan daerah resapan air. Penjelasan itu ditulisan pada surat BPN Kabupaten Tangerang nomor 550/659.2006 tanggal 13 Desember.

Diperkuat lagi surat dari Bappeda Kabupaten Tangerang nomor 300/B/92 tanggal 19 November dimana dikatakan, bahwa kawasan yang kini digarap BMTH untuk pembangunan pemukiman.
Warga yang mendesak agar Situ Kayu Antap dikembalikan sesuai fungsinya mengatasnamakan Ikatan Masyarakat Penggarap Unit Situ Kayu Antap Rempoa (Impussar).

Menurut Tonison, sebelumnya sudah ada peringatan sebanyak tiga kali oleh Bupati Tangerang. Tapi tidak diindahkan. Akhirnya terbit surat Bupati Tangerang nomor 800/705-SPPP tanggal 30 April 2008 yang isinya melaksanakan pembongkaran dan penertiban bangunan liar yang berdiri di atas lahan situ.

Saat penggusuran terjadi, Darnelis yang dikatakan pemilik lahan tidak tegas. Akhirnya Darnelis menyiapkan dana yang disebut uang kerohiman untuk 40 KK tadi. Tiap KK mendapat Rp30 juta.
Para warga juga menandatangani surat pernyataan dan kwitansi, identitas yang semuanya dibubuhi materai. Pemberian dana tersebut berlangsung pada 17 September 2008 di Kantor Camat Ciputat Timur dan disaksikan langsung oleh Camat, Tabrani Kepala RW 02, dan Nadih Kepala Dusun Rempoa, serta Ketua RT 08/02 Yahya. ”Ada pihak yang mencoba memutarbalikan fakta dan menyebarkan isu, untuk mengambil keuntungan pribadi,” tegas Tonison.

Jika memang ternyata lahan itu dari sejarahnya sudah bersengketa, bagaimana sikap BMTH. Dengan gamblang Tonison mengatakan, berarti BMTH adalah korban. “Sudah pasti dong kita akan menggugat pihak-pihak yang terkait ke PTUN. Misalnya BPN. Baik pidana maupun perdata. Kami tidak bersalah, sebelum membeli lahan itu, kami sudah melakukan analisis dan penelusuran cukup panjang,” tandasnya.

Setelah Impussar terbentuk, Darnelis sebenarnya bereaksi keras. Impussar mencurigai, surat tersebut bukan dibuat Darnelis. Pasalnya, sosok Darnelis sudah tua, ada kecurigaan tandatangannya dipalsukan.

Warga mengaku menerima uang kerohiman, karena alasan yang diketahui lahan yang mereka tempati akan dikembalikan fungsinya sebagai daerah resapan air.Tapi ternyata tidak demikian. Lahan situ malah dibangun perumahan. Pembohongan inilah akhirnya warga yang tergabung di Impussar inilah akhirnya melakukan protes. Mereka kukuh agar lahan tersebut dikembalikan menjadi situ.

“Kami sudah menyampaikan aspirasi ini kepada Penjabat (Pj) Wali Kota Tangsel,” kata Hasyim, salah seorang warga. Kabar terakhir, Pj Wali Kota Tangsel M Shaleh menegaskan, bahwa kasus ini masih diselidiki oleh Kejati Banten. “Sampai sekarang masih tahap penyelidikan Kejati,” tegasnya. Bagaimana perjuangan warga, kita tunggu saja keputusan finalnya. Apakah Situ Kayu Antap akan kembali fungsinya, sebagai daerah resapan air. (sn)

sumber: Gerbang Kaltim

0 komentar:

Post a Comment